counter easy hit
160×600 Banner
160×600 Banner

Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2016

New Banner Semen

CELEBESONLINE (Makassar): Kantor Regional 6 otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2016 di Ruang Pola Kantor Gubernur, Rabu (10/2/2016).

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, berkesempatan menerima seluruh pimpinan industri jasa keuangan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan menyampaikan sambutannya dihadapan seluruh tamu undangan, yang juga dihadiri oleh unsur Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Perwakilan Lembaga Negara, Jajaran instansi Pemerintah Daerah, Walikota Makassar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Asosiasi Pengusaha,
serta Para pengamat, dan Pemimpin media.

Dalam gelaran tahunan tersebut, Kepala Regional 6 OJK Sulampua, Bambang Kiswono, menyampaikan sambutannya bertema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Percepatan Akses Keuangan Daerah”.

Dalam sambutannya, Bambang Kiswono menyampaikan perkembangan, tantangan, serta inisiatif penguatan sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan ke depan. Sesuai data BPS, ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 tumbuh tinggi mencapai 7,15 persen, jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79 persen.

Sejalan dengan kinerja perekonomian tahun 2015, kinerja industri jasa keuangan Sulawesi Selatan tahun 2015 secara umum juga menunjukkan perkembangan yang positif. Kinerja industri perbankan di Sulawesi Selatan berdasarkan indikator pertumbuhan Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Kredit meningkat dari tahun sebelumnya bahkan lebih tinggi dibandingkan perbankan nasional Pertumbuhan indikator perbankan tersebut juga disertai dengan risiko kredit (NPL) yang terjaga.

Penyaluran kredit perbankan Sulawesi Selatan juga terus mengarah pada pertumbuhan yang berkualitas, ditopang oleh pertumbuhan kredit produktif. Secara keseluruhan fungsi intermediasi perbankan Sulawesi Selatan berada pada level yang sangat tinggi tercermin pada tingginya Loan To Deposit Ratio (LDR). Sementara itu, kinerja industri keuangan non bank dan pasar modal Sulawesi Selatan meskipun memiliki volume usaha yang lebih kecil dibandingkan industri perbankan, secara umum tetap dalam kondisi yang terjaga.

“Pencapaian kinerja industri jasa keuangan tersebut juga disertai dengan beberapa tantangan yang perlu dibenahi,” kata Bambang.

Jika membandingkan PDRB sektor jasa keuangan dengan total PDRB Sulawesi Selatan, pangsa PDRB sektor jasa keuangan masih cukup rendah terhadap total PDRB Sulawesi Selatan yaitu hanya sebesar 3,4 persen. Pangsa tersebut masih lebih rendah dibandingkan secara nasional yang tercatat sebesar 4.03 persen.

Selain itu, rasio kredit terhadap PDRB Sulawesi Selatan tahun 2015 rasio kredit terhadap PDB sebesar 27,79 persen, masih lebih rendah dibandingkan sebesar 34,68 persen. Masih rendahnya pangsa sektor jasa keuangan terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan menunjukkan kedalaman sektor keuangan di Sulawesi rendah.

Untuk itu, peranan jasa keuangan pertu dalam meningkatkan pembiayaan memobilisasi dana masyarakat dan ekonomi daerah guna itu, dilihat dari struktur penyaluran kredit pembangunan perekonomian daerah.

Selain perbankan secara sektoral, alokasi kredit masih sangat dominan pada sektor perdagangan dan jasa 36,68 persen , sektor rumah tangga 34,67 persen, serta sektor industri pengolahan sektor strategis lainnya yang memberikan efek multiplier ekonomi yang tinggi dan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Selatan yaitu sektor pertanian dan perikanan hanya mendapatkan alokasi kredit yang kecil sebesar 2,59 persen dari total kredit.

OJK memandang pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang tinggi sektor produktif dan tersalurkan ke sektor-sektor ekonomi idealnya dapat lebih terarah kekonomi.

Bambang juga memaparkan bahwa sesuai hasil survei Nasional cukup rendah menunjukkan bahwa indeks Well Literate penduduk Sulawesi Selatan masih sebesar 14,36 persen. Sementara itu, indeks utilitas Produk dan Jasa Keuangan 47,51%. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa produk keuangan oleh penduduk Sulawesi Selatan belum disertai dengan pemahaman yang memadai.

Selain itu, terdapat ketimpangan utilitas antar satu sektor dengan sektor lainnya. utilitas terbesar terdapat perbankan sebesar 47,51 persen sedangkan utilitas sektor dana pensiun pada sektor sebesar 3,31 persen, dan sektor pasar modal hanya 1,1 persen.

Berkaitan dengan tantangan-tantangan tersebut, Kantor Regional 6 Sulampua dengan Sulawesi Selatan pada kesempatan yang sama Pemerintah Provinsi penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Percepatan Akses Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kantor Regional 6 sulampua berharap dukungan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Provinsi Selatan sebagai forum koordinasi dan kerja sama antara seluruh elemen di daerah untuk mencari terobosan guna membuka dan mempercepat akses keuangan yang lebih efektif dan memanfaatkan sumber dana yang ada untuk mendukung kegiatan yang produktif di daerah.

“Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah maka diharapkan kita dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, lebih partisipatif dan lebih inklusif,” kata Bambang Kiswono.(*)

Related posts

CELEBESONLINE