counter easy hit
160×600 Banner
160×600 Banner

Pengesahan RUU Penyandang Disabilitas

CELEBESONLINE (Makassar): Penantian panjang dari para sahabat disabilitas terbayar lunas setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengetuk palu. Tepatnya Kamis, tanggal 17 Maret 2016, RUU Penyandang Disabilitas telah resmi menjadi Undang-undang Penyandang Disabilitas. 

Hal ini merupakan kabar baik bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya para sahabat Disabilitas. Rancangan ini tentu akan menjadi Undang-undang 30 hari sejak disahkan DPR dengan atau tanpa tanda tangan Presiden.
Pengesahan Undang-undang Disabilitas tentunya berimplikasi besar terutama terkait pemenuhan Hak-hak sahabat disabilitas, khususnya terkait hak akses fasilitas (aksesibility) hak ekonomi, sosal dan budaya (Hak EKOSOB). Sebab selama ini yang terjadi begitu banyak hak-hak sahabat disabilitas yang terlupakan oleh pemerintah khususnya hak terkait kebutuhan dasar para sahabat disabilitas.

Hal ini sekaligus diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan bagi para sahabat disabilitas dalam menjalani kehidupannya sebagai warga Negara yang sama dengan warga Negara pada umumnya (Non Disabilitas).

Selama ini, pemerintah dan masyarakat masih cenderung abai terhadap hak-hak para sahabat disabilitas, misalnya hak terbebas dari “stigma”. Sering kali di dalam lingkungan masyarakat para sahabat disabilitas dikucilkan karena kondisi fisik maupun mental yang dialami.

Sehingga diharapkan dengan disahkannya Undang-undang ini dapat menghilangkan “stigma” tersebut di dalam masyarakat, sebab dalam Undang-undang ini di tegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari stigma serta berhak secara penuh atas hak mereka, dan secara tegas diatur bahwa, yang melanggar ketentuan ini di kenakan sanksi berupa pidana kurungan dua tahun dan denda 150 juta rupiah.

Selanjutnya terkait hak Akses fasilitas (aksesibilitas) ini merupakan hak yang paling utama yang harus di penuhi oleh pemerintah. Hal ini juga sudah di atur di dalam aturan Kementrian Pekerjaan Umum, tentang kewajiban untuk menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas misalnya jalan khusus pengguna kursi roda. Namun kenyataannya masih banyak fasilitas yang kita jumpai yang tidak aksesibilitas.

Oleh karena itu kedepannya semoga tidak lagi ditemukan jalan-jalan yang tidak aksesibilitas karena hal ini tentunya menjadi modal utama bagi para sahabat disabilitas untuk berinteraksi secara aman dan mandiri.
Selain hak akses fasilitas, hak memperoleh pendidikan dan pekerjaan di dalam masyarakat. selama ini masyarakat cenderung mengarahkan para sahabat disabilitas untuk sekolah di sekolah khusus disabilitas (Sekolah Luar Biasa), padahal mereka juga berhak untuk mengenyam pendidikan disekolah umum (sekolah Inklusi). Demikian halnya terkait dengan hak memperoleh pekerjaan. Para sahabat disabilitas begitu kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, baik perusahaan swasta maupun milik Negara cenderung enggan menerima/mempekerjakan para sahabat disabilitas.

Diharapkan dengan disahkannya Undang-undang in, para sahabat disabilitas tidak mengalami hambatan dalam mencari pekerjaan, meskipun jauh sebelum RUU ini disahkan menjadi Undang-undang sudah diatur dalam peraturan menteri Ketenagakerjaan sejak lama.

Selain pemberian insentif kepada perusahaan atau badan usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas poin penting lainnya dalam Undang-undang ini adalah pembentukan KND (Komite Nasional Disabilitas). Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (ketentuan dan tata kerjanya diatur melalui peraturan presiden) tentunya diharapakan dapat bekerja semaksimal dan sebaik mungkin agar Undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu perjuangan tidak hanya sampai pengesahan Undang-undang ini tapi tetap harus dilakukan pengawasan atau pengawalan terkait implementasi atau bekerjanya Undang-undang tersebut.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat saat ini tidak mampu mengakomodir hak-hak para sahabat disabilitas selain itu sudah tidak relevan lagi, baik dalam konteks sosiologis, yuridis, maupun filosofis. Secara sosiologis, permasalahan mendasar dari penyandang disabilitas adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur pemerintah yang terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. Adanya anggapan bahwa disabilitas merupakan aib, kutukan dan memalukan membuat keluarga menjadi tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki disabilitas.

Para Sahabat disabilitas tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga Negara lainnya. Penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya.

Selain itu, akses fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non fisik untuk penyandang disabilitas sangat terbatas sehingga menyulitkan mereka untuk beraktifitas dengan aman dan mandiri. Dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan politik, misalnya dalam pengaturan pemilihan umum (pemilu) atau pemilukada, terdapat wadah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak politiknya dalam menggunakan hak pilih. Hal tersebut mencerminkan adanya persamaan dengan warga negara lainnya.

Namun dalam praktik, pada Pemilu 2009 atau pemilukada 2015 khususnya, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak suaranya karena petugas di tempat pemungutan suara (TPS) tidak memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pilih yang dijamin oleh Konstitusi dan undang-undang. Misalnya pengguna kursi roda tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara rahasia dan mandiri dikarenakan tidak tersedianya fasilitas yang akses untuk para sahabat disabilitas yang menggunakan kursi roda.
Kondisi tersebut terus berlangsung selama hampir 18 tahun keberlakuan UU Penyandang Cacat (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997). Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa prinsip dan konsep pengaturan dalam Undang-undang Penyandang Cacat sudah sewajarnya berganti dengan Undang-undang yang mengakomodir semua hak-hak penyandang disabilitas agar cara pandang yang terbangun saat ini dapat berubah sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam CRPD (Convention on the Rights of Person ith Disabilities). Tentu dengan disahkannya RUU penyandang Disabilitas diharap mampu berjalan efektif dan terlaksana dengan baik.

Harapan para sahabat disabilitas kini bergantung pada Komisi Nasional Disabilitas. sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang tersebut sebagai lembaga Independen yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan terselenggaranya pembangunan fasilitas yang akses, tersedianya fasilitas pendidikan yang inklusi, lapangan pekerjaan yang menerima penyandang disabilitas dan masyarakat yang perhatian/sensitif terhadap penyandang disabilitas. (*)

Hasnia
(Staf Pengajar Di Salah Satu Universitas Swasta di Gorontalo/Pengurus HWDI Provinsi Sul-Sel)

468×60 Banner semen
Logo Header Menu
web analytics