counter easy hit
160×600 Banner
160×600 Banner

Ramdhan Pomanto Bantah Lawan Menteri Dalam Negeri

New Banner Semen

CELEBESONLINE (Makassar): Pemerintah Kota Makassar membantah telah melawan Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait mutasi jabatan kepala sekolah. Sebelumnya, sebanyak 435 kepala sekolah tingkat SMA dan sederajat dilantik di tempat pembuangan sampah Tamangapa, Kecamatan Manggala, 30 Maret.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ menyebutkan, pejabat gubernur, bupati, atau walikota harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sebelum memutasi pegawai. Mutasi harus disertai dengan alasan dan data pegawai yang dimutasi.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyebutkan, ia sama sekali tidak melanggar instruksi tersebut. Apa yang ia lakukan dengan mutasi kepala sekolah demi kepentingan pendidikan di Kota Makassar. “Saya tidak melawan Instruksi Menteri Dalam Negeri karena instruksi itu berlaku mulai tahun depan,” kata Ramdhan.

Mulai tahun depan, wewenang pengelolaan pendidikan tingkat SMA atau sederajat akan diambil alih oleh pejabat gubernur dan tidak lagi wewenang pejabat setingkat bupati atau wali kota. Adapun Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ, sebenarnya sudah mulai berlaku sejak ditetapkan pada 26 Oktober 2015.(*)

web
analytics