counter easy hit
160×600 Banner
160×600 Banner

Aliansi Seko Menggugat Desak Penghentian Eksploitasi Alam Seko

New Banner Semen

CELEBESONLINE (Makassar): Kecamatan Seko yang berada di Kabupaten Luwu memiliki potensi sumber daya energi dan mineral, terutama biji besi dan emas. Karena itu, daerah ini menjadi incaran perusahaan pertambangan (besar atau kecil) untuk melakukan eksploitasi demi mencari keuntungan.

Parahnya, aktivitas perusahaan pertambangan dapat menyebabkan perubahan bentang alam dan kerusakan ekosistem di Dataran Tinggi Tokalekaju ini. Dampak lain, mengancam hajat hidup masyarakat di sekitarnya.

Hal ini menjadi perhatian sejumlah NGO di Makassar dan Luwu Utara yang tergabung dalam Aliansi Seko Menggugat (ASM) yang terdiri dari AMAN Sulsel, AMAN Tana Luwu, WALHI Sulsel, PPMA, LBH Makassar, PBHI Sulsel, Kontras Sulawesi, Walacea, dan jaringan lainnya.

Pasalnya eksploitasi sumber daya alam di Seko kian marak, apalagi dengan adanya kebijakan penyederhanaan dan kemudahan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Pintu (PTSP). Proses pemberian izin kepada perusahaan pertambangan yang ingin beroperasi jelas makin cepat.

Selain itu, dengan alasan pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin memperkuat alasan bagi Pemerintah Daerah untuk mempercepat memproses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan pertambangan yang ingin berinvestasi.
Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Luwu Utara masih terus memaksakan agar perusahaan-perusahaan tambang emas dan biji besi yang sudah memiliki izin eksplorasi bisa beroperasi dengan mendapatkan izin eksploitasi, mengabaikan penolakan tegas dari masyarakat selama ini.

Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat 10 perusahaan tambang yang mendapat izin eksplorasi dari Bupati Lutra sejak tahun 2011, dimana 6 diantaranya berlokasi di Kecamatan Seko seluas 121.390,22 hektar (Peta HGU-Hasil Digitasi Peta WIUP) atau berdasarkan data Peta WIUP mencapai 90,937 hektar.

Tidak hanya tambang, di wilayah Seko juga saat ini terdapat izin HGU Perkebunan (PT Seko Fajar) dan rencana pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT Seko Power Prima bersama PT Seko Power Prada.

Penguasaan wilayah yang masuk konsesi/HGU perusahaan tambang dan rencana pembangunan PLTA tersebut secara otomatis akan menghilangkan hak atas wilayah kelola Masyarakat Adat Seko yang nota bene sudah mendapat pengakuan dari Pemkab Luwu Utara melalui SK Bupati.

Direktur WALHI Sulsel, Asmar Exwar, mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Sulsel seharusnya memprioritaskan perlindungan kawasan-kawasan hutan yang masih tersisa termasuk wilayah dan masyarakat adat yang ada di dalamnya.

“Pemprov harusnya fokus memeriksa izin-izin pertambangan yang ada saat ini. Demikian pula halnya dengan pembangunan infrastruktur yang menunjang industri pertambangan seperti PLTA yang juga mengancam wilayah-wilayah masyarakat lokal maupun masyarakat adat,” katanya dalam jumpa pers, Minggu (12/6/2016).

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu, Bata Manurung, mengatakan bahwa selama ini masyarakat Seko secara umum tidak pernah mendapatkan informasi yang detail dan transparan akan dampak yang akan ditimbulkan jika perusahaan tambang tersebut beroperasi. Bahkan sebelum memperoleh izin eksplorasi, masyarakat sampai saat ini belum pernah mendapatkan pemberitahuan atau dimintai persetujuannya terkait izin eksplorasi tersebut.

“Proses konsultasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan perusahaan tidak pernah dilakukan di wilayah dampak, lokasi pembangunan PLTA, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas atas apa yang akan dibangun oleh perusahaan,” paparnya.

“Pemerintah Luwu Utara harusnya lebih menghargai keberadaan masyarakat adat Seko atas hak-hak tanahnya serta terbuka kepada mereka. Apalagi di Lutra sudah ada Perda tentang Keberadaan Masyarakat Adat Seko No 300 tahun 2004 dan SK Bupati No 12 tahun 2004,” tambahnya.

Bata menambahkan bahwa seharusnya pemerintah Lutra mau terbuka kepada masyarakat adat Seko, untuk siapa sebenarnya pembangunan PLTA dengan kapasitas 450 mega watt ini. Karena sebenarnya jauh dari kebutuhan masyarakat setempat.

Beroperasinya perusahaan tambang di wilayah Seko juga akan menjadi ancaman bagi ekosistem di dataran tinggi Tokalekaju dan bencana ekologis. Bencana ini bukan hanya akan melanda di Kabupaten Luwu Utara, akan tetapi juga di tiga provinsi lainnya, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Ini bakal mengakibatkan terjadinya perubahan bentangan alam dan pencemaran sungai-sungai yang berhulu di wilayah Seko. Padahal, air dari sungai Seko ini mengalir ke daerah lain dan menjadi sumber air bagi masyarakat untuk keperluan makan, minum, mencuci dan mandi.

Menurut Sardi Razak, Ketua AMAN Sulsel, dampak yang akan dirasakan masyarakat Seko selain secara sosial ekonomi juga secara budaya. Sumber penghasilan masyarakat yang selama ini berasal dari hutan, sawah, kebun, pengembalaan, dan hasil tangkapan dari sungai-sungai terancam dengan adanya limbah.

“Secara budaya, akan terjadi perubahan tatanan sosial dalam masyarakat dari masyarakat yang mengutamakan kebersamaan dan kegotong-royongan menjadi individualis dan materialistik. Hal ini akan berdampak pada pudarnya kearifan adat dan budaya Masyarakat Adat Seko,” ucapnya.

Bendungan PLTA di Amballong juga akan menghilangkan sawah produktif masyarakat di Sae seluas 25 Ha, sehingga dikhawatirkan bisa berdampak pada terjadinya krisis pangan di daerah tersebut.

Sementara Firmansyah dari LBH Makassar, menitikkan beratkan dengan adanya intimidasi yang dilakukan aparat pemerintah dan TNI/Polri yang masih berlanjut hingga sekarang tidak mencerminkan pembangunan atau kebijakan itu pro terhadapt masyarakat. Bagaimana tidak, intimidasi itu diawali dengan proses pelanggaran HAM.

Dengan berbagai kondisi tersebut, ASM menyampaikan pernyataan sikap mereka. Pertama, mendesak Pemprov Sulsel dan Pemda Luwu Utara agar meninjau kembali izin pembangunan PLTA yang akan dibangun di Seko.

Juga mendesak PT Seko Power Prima agar Menghentikan kegiatan survey yang sementara dilakukan di wilayah masyarakat adat Seko
Yang ketiga, mereka mendesak aparat Pemda ataupun aparat TNI/Polisi untuk menghentikan segala aktivitas survey yang sementara dlakukan di wilayah adat Seko.

Dan keempat adalah mendesak Pemprov Sulsel untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan dan perlindungan wilayah adat di Seko.(*)

Related posts

CELEBESONLINE