counter easy hit
160×600 Banner
160×600 Banner

Mengawal Biodiversitas Satwa Indonesia Dengan Menggunakan Pasal Gabungan

Tisna Nando
Communication Manager
WCS – Indonesia Program

CELEBESONLINE, Makassar – Satwa liar merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, perdagangan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah.

Menurut Pasal 1 ayat 5 UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia terdapat 236 jenis satwa dilindungi yang terdiri dari mamalia 70 jenis, Aves 70 jenis, Reptilia 30 jenis, Insecta 18 jenis, Pisces 7 jenis, Anthozoa 1, dan Bivalvia 13 jenis.

Perdagangan satwa liar yang dilindungi yang terdeteksi di Indonesia pada tahun 2015 menunjukan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2014. Melihat ancaman perburuan dan peredaran ilegal satwa liar terhadap hidupan liar dan proses peradilan yang belum memberikan efek jera, Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Progam bekerja sama dengan Kejaksaan Agung mengadakan pelatihan “Peningkatan Kapasitas Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Satwa Liar”.

Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari di hotel Singgasana, Makassar, sejak 8 Agustus lalu dan berakhir hari ini, Jumat (12/8/2016).

“Penanganan perkara kejahatan satwa liar tidak boleh sekedar rutinitas dan berpatok pada satu hukum. Perlu antisipasi dengan menggunakan hukum lainnya, salah satu contohnya misalnya menggunakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan UU konservasi lainnya,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM), Noor Rochmad.

“Rumah tahanan menjadi gerbang terakhir pelaksana pidana perlu menjadi efektif sehingga menimbulkan efek jera para pelaku kejahatan satwa liar. Semangat jaksa pidana umum adalah mengefektifkan prosekusi pidana kejahatan satwa liar,” tambhanya.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum juga mengharapkan agar WCS dengan Satgas SDA Kejaksaan RI terus bekerjasama memprakarsai pelatihan-pelatihan berikutnya yang mungkin juga melibatkan penyidiki, rumah tahanan, dan institusi penegakan hukum lain terkait. “Masalah konservasi, terutama yang berkaitan dengan kejahatan satwa yang dilindungi perlu menjadi perhatian khusus,” ucap Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Hidayatullah.

Untuk itu. diminta kepada seluruh Kejaksaan dibawah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk serius menangani perkara tindak pidana satwa yang dilindung. “WCS melalui Wildlife Crimes Unit telah membantu pemerintah di dalam menangani lebih dari 460 kasus satwa liar sejak tahun 2003 serta membantu peningkatan ppenyelesaian kasus satwa liar,” ucap Wildlife Trade Program Manager–WCS IP, Dwi N Adhiasto.

“Tercatat lebih dari 95 persen kasus satwa liar dapat dituntaskan sampai dengan vonis sejak tiga tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung berperan penting di dalam penuntasan kasus satwa liar, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan satwa liar dilindungi di Indonesia,” tutupnya.(*)

468×60 Banner semen
Logo Header Menu