banner pasang iklan
banner pasang iklan

Tarif Batas Atas dan Bawah Taksi Online Resmi Diberlakukan

Ilustrasi - int

CELEBESonline.com, Jakarta – Setelah diberikan masa transisi selama tiga bulan (sejak 1 April 2017), tarif taksi online akan disesuaikan dengan tarif batas atas dan batas bawah, mulai diberlakukan hari ini, Sabtu (1/7/2017).

Aturan baru yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 pada 1 April 2017 sebagai revisi dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 ini menetapkan tarif taksi online harus mengikuti tarif batas atas dan batas bawah alias tak jauh berbeda dengan tarif taksi konvensional.

Permenhub 32/2016 diterbitkan pada 28 Maret 2016 atau pada era Menhub Ignasius Jonan. Aturan tersebut berlaku efektif enam bulan setelah diterbitkan atau efektif berlaku mulai 1 Oktober 2016.

Namun, Permenhub 32 menuai kontroversi karena dianggap tidak melalui dikusi publik (public hearing) dan tanpa dikonsultasikan kepada kementerian terkait lain. Karena itu kemudian direvisi lagi dan dikeluarkannya aturan baru pada 1 April 2017 lalu. Untuk aturan tarif batas atas dan bawah, pemerintah memberikan waktu tiga bulan untuk masa transisi.

“Kita berikan masa transisi 3 bulan untuk poin-poin yang diberlakukan. Penindakan polisi dan Dishub baru dilakukan setelah masa transisi. Kalau melanggar bisa di-suspend. Kita cari cara me-suspend anggota kalau tidak memenuhi syarat,” ungkap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, beberapa waktu lalu.

Kini, taksi berbasis online sudah harus mengikuti aturan tarif batas atas dan batas bawah. Dalam aturan itu, masing-masing pemerintah daerah yang bakal menentukan tarif batas atas dan batas bawah bagi taksi online.

Aturan itu sendiri ditujukan untuk transportasi online roda empat. Dirjen Perhubungan Darat, Pudji Hartanto, menegaskan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek bukan untuk membunuh atau memberangus keberadaan penyelenggara angkutan umum dengan apikasi berbasis informasi tapi justru memberikan payung hukum yang lebih transparan.

Selain itu, pemerintah juga mengklaim aturan ini dibuat untuk kesetaraan semua pihak pelaku transportasi. Di mana taksi online dan taksi konvensional harus diperlakukan setara supaya tercipta persaingan yang sehat. Kesetaraan itu misalnya soal kewajiban memenuhi standar keselamatan, uji kelayakan kendaraan, persyaratan pengemudi, pembatasan (kuota) jumlah armada, batasan tarif, dan sebagainya.

Selain mengatur soal tarif baru, revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 itu juga mengatur 11 poin aturan taksi online dalam revisi tersebut yang meliputi angkutan sewa, ukuran cc kendaraan, tarif, kebijakan STNK berbadan hukum, pengujian berkala, pool, bengkel, akses dashboar, dan sanksi.

Pudji menambahkan, dalam soal balik nama STNK ke nama perusahaan maupun koperasi, pemerintah masih memberikan penyesuaian waktu sampai 1 Oktober 2017 mendatang. Dalam masa tersebut, setiap kendaraan harus diurus status kepemilikannya menjadi atas nama badan hukum.(*)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CELEBESONLINE