counter easy hit
160×600 Banner
160×600 Banner

Air untuk Keadilan

-
New Banner Semen

KOLOM ANDI SURUJI – Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengemukakan ketidakadilan sosial dalam pengelolaan air minum. Disebutlah contoh harga air minum yang sama di Menteng dan di Tanjungpriok, Jakarta.

 

Tentu bukan penilaian sembrono. Rumah JK sebelum jadi menteri pun sudah di Menteng, kawasan elit Jakarta. Pasti tahu harga, termasuk harga air minum. Itulah JK, detail.

 

Bagi orang lain, mendapatkan barang dengan volume yang sama dan harganya adalah adil. Tetapi tidak bagi JK. Betapa tidak, masyarakat miskin di Tanjungpriok, yang sehari-hari pun hidupnya susah untuk makan harus membeli air minum seharga yang sama yang dibayarkan masyarakat Jakarta yang bermukin di Menteng.

 

Sudah begitu, Menteng yang dihuni orang-orang kaya, mendapatkan suplai air minum dan air bersih yang pasti lebih lancar dibandingkan dengan masyarakat pinggiran seperti Tanjungpriok. Di Menteng tinggal putar kran, air mengalir lancar. Di pinggiran masih harus antre dan dijatah.

 

Air bersih dan air minum, adalah komoditi strategis bagi suatu kota dan warganya. Air dibutuhkan semua orang. Air adalah kehidupan, air adalah hak asasi manusia. Karena itu pemerintah kota tidak boleh main-main dalam hal penyediaan air minum bagi warganya.

 

Air untuk Keadilan. Itulah tema dialog saya dengan Direktur Utama PDAM Makassar, Haris Yasin Limpo dalam acara CEO Talks CELEBES TV beberapa waktu lalu.

 

Air sebagai instrumen penegakan keadilan sosial bagi seluruh warga kota Makassar bukanlah jargon kosong. “Dengan reformasi tarif yang telah dilakukan, masyarakat yang ada di pusat kota dan kawasan tertentu, dengan penghasilan yang relatif lebih tinggi, membayar harga air yang lebih mahal dibandingkan yang dibayar (tarif) air bagi masyarakat pinggiran dan miskin. Jadi ada subsidi silang,” papar Haris YL.

 

Bahkan warga pinggiran yang kesulitan air, semisal karena banjir atau musim kemarau, akan disuplai secara berkala oleh PDAM dengan menggunakan mobil tanki. Demikianlah upaya nyata menegakkan keadilan sosial bagi seluruh warga kota yang dilakukan PDAM di bawah komando Dirut Haris YL.

 

Kehidupan dan pola hidup warga kota pun berubah. Tidak heran jika perusahaan air minum kemasan dengan berbagai variasi produk dan merek bermunculan. Penetrasinya jauh lebih cepat dan luas serta lebih masuk ke pasar yang tidak terjangkau pelayanan PDAM.

 

Akan tetapi, fenomena itu tidak mencemaskan Haris. Bahkan hal itu dilihatnya sebagai peluang pasar bagi PDAM. “Kalau mereka (perusahaan air minum kemasan) menggunakan air PDAM sebagai bahan baku utuk kemasan, tentu permintaan air PDAM meningkat, penjualan air PDAM meningkat pula,” katanya.

 

Boleh jadi, fenomena itu ditangkap Gubernur Sulsel Syahrul Yasil Limpo, sehingga ia melontarkan peringatan. Intinya, air bersih dan air minum tidak boleh diutamakan untuk keperluan komersial, tetapi lebih kepada fungsi sosial, yaitu terlayaninya kebutuhan masyarakat (publik) sebagai prioritas utama dan pertama-tama.

 

Haris pun menegaskan, PDAM tidak boleh melupakan fungsi sosialnya sebagai badan usaha milik daerah. Sebagai BUMD, PDAM berarti milik rakyat. PDAM tidak boleh mendahulukan kepentingan komersial, walaupun sebagai entitas bisnis dituntut untuk sehat secara operasional dan secara finansial.

 

Dengan adanya pelayanan komersial dan tuntutan pelayanan sosial, PDAM harus bisa membuat keputusan bisnis yang seimbang untuk kepentingan keduanya. Dengan membaiknya kesehatan finansial PDAM, antara lain dari penjualan komersial bisnis itu, PDAM bisa melakukan akselerasi percepatan kemampuan jangkauan payanan publiknya. Ada kemampuan untuk investasi inastalasi pengolahan air dan instalasi jaringan distribusi air.

 

Sekadar catatan, PDAM tahun 2016 lalu mampu dan untuk pertama kalinya, berkontribusi ke pendapatan daerah berupa setoran dividen senilai Rp 30 miliar. Jangkuan pelayanan publiknya, telah mencapai 70 persen. Sebuah kinerja yang patut dicatat dan digarisbawahi.(*)

web
analytics