counter easy hit
160×600 Banner
160×600 Banner

Libatkan Anak SD Dalam Politik, Orangtua Murid Akan Melapor Ke KPAI

-
New Banner Semen

CELEBESonline.com, Makassar – Jelang Pilwali Makassar 2018, petahana siapkan jalur independen untuk maju bertarung.

Hanya saja ada hal yang menjanggal dan merupakan sebuah pelanggaran berat yang dilakukan dalam proses tersebut. Untuk mendapat dukungan dari masyarakat maju sebagai calon independen, tim petahana melibatkan anak-anak SD untuk memperoleh tanda tangan surat dukungan dari orang tua mereka.

Salah seorang orang tua murid dari SD Inpres 2 Kelurahan Mariso merasa tidak terima dengan hal tersebut. 

“Anak-anak SD tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik itu melanggar, kalau mau mendapat dukungan, langsung ke warga jangan anak-anak SD yang disuruh bawa selebaran untuk ditandatangani orang tua, ” kata Iqbal salah seorang orang tua murid.

Iqbal juga menyampaikan bahwa dirinya akan melapor ke KPAI tentang hal tersebut.

“Sangat tidak masuk akal anak kelas 3 SD diberi selebaran seperti itu, untungnya saya baca sebelum tanda tangan karena istri saya sudah mengisi seleberan itu. Saya nanti akan datangi pihak sekolah dan akan melaporkan ke KPAI, ” tegas Iqbal.

Lanjut Iqbal menyampaikan bahwa hal ini adalah bagian dari pembodohan karena bisa saja ada orang tua yang tidak membaca form tersebut kemudian tanda tangan.

“Lucunya karena gurunya yang membagikan ini selebaran, guru dan pihak sekolah harusnya melindungi anak-anak kami bukan dijerumuskan dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, sekali lagi saya tegaskan saya tidak terima hal ini dan saya akan laporkan, ” ujarnya.

Menurut informasi yang diperoleh, setidaknya sudah ada empat sekolah dasar yang dibagikan selebaran serupa yakni SD Inpres 1, SD Inpres 2, SD Inpres 3 Kelurahan Mariso dan SD Mattoanging bertingkat.

Dalam form dukungan tersebut berisi tentang dukungan masyarakat kepada petahana, Danny Pomanto berpasangan dengan Kadis Pendidikan Makassar, Ismunandar berpaket sebagai calon independen untuk maju di Pilwali 2018.

Orang tua murid sangat berharap ini segera mendapat perhatian dari pihak berwenang.  Larangan tentang pelibatan anak dalam politik itu sangat jelas diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 15, poin pertama, bahkan sanksinya cukup berat yakni hukuman kurungan paling lama 5 tahun dan atau denda seratus juta rupiah.(*)

Related posts

CELEBESONLINE