counter easy hit
160×600 Banner
160×600 Banner

Survei TII, Makassar Kota Terkorup Kedua di Indonesia

Ilustrasi - (int)
New Banner Semen

CELEBESonline.com, Makassar – Kota Makassar merupakan kota terkorup kedua di Indonesia pada tahun 2017 setelah Kota Medan, Sumatera Utara. Kesimpulan itu merupakan hasil survei terbaru yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII).

Manajer Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko mengatakan, kesimpulan tersebut adalah hasil survei yang dilakukan TII mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di 12 kota besar di bagian barat, tengah, serta timur Indonesia.

“Angka/poin 0 adalah paling buruk dan 100 adalah paling bersih,” ucap Wawan seperti dilansir dari CNN Indonesia.com.

Makassar mendapat 53,4 poin, di bawah Medan (37,4). Di posisi ketiga dan seterusnya berturut-turut Bandung (57,9), Semarang (58,9), Surabaya (61,4), dan Manado (62,8).

Kemudian Padang (63,1), Banjarmasin (63,7), Balikpapan (64,3), Pekanbaru (65,5), Pontianak (66,5), serta Jakarta Utara (73,9) yang merupakan kota terbersih dari praktik korupsi.

Survei melibatkan sedikitnya 1.200 pengusaha di 12 kota untuk dijadikan responden. Masing-masing kota diambil sekitar 80-110 responden. Sektor usaha yang dilibatkan antara lain di manufaktur, jasa, perdagangan, konstruksi, dan keuangan.

Sementara itu, 12 kota yang disurvei dipilih atas beberapa pertimbangan, antara lain masing-masing kota adalah ibukota provinsi, menyumbang nilai produk domestik bruto (PDB) yang besar di tingkat nasional. Selain itu, kedua belas kota juga dianggap dapat mewakili masing masing wilayah bagian barat, tengah, dan timur Indonesia.

Wawan lalu menjelaskan, survei dilakukan menggunakan lima indikator.

Pertama, aspek prevalensi korupsi. Indikator itu mengukur sebesar apa dan seberapa sering penyalahgunaan wewenang yang terjadi antara lembaga pelayanan publik dengan pelaku usaha di masing-masing kota.

Kedua, akuntabilitas publik yakni melihat bentuk pertanggungjawaban dana publik yang digunakan. Ketiga, Motivasi korupsi yaitu dorongan yang timbul terhadap pejabat publik untuk melakukan tindak pidana korupsi.

“Kita tanya, misalnya, pernah enggak pengusaha diminta memberikan suap atau gratifikasi,” kata Wawan.

Indikator keempat adalah dampak korupsi. TII meneliti sektor usaha apa saja yang terdampak praktik suap. Kelima atau terakhir mengenai efektifitas pemberantasan korupsi di masing masing kota.

Di samping itu, TII juga menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) dalam melakukan survei.(*)

Related posts

CELEBESONLINE