banner pasang iklan
banner pasang iklan

Penyidik Tindaklanjuti Pernyataan Walikota Makassar di Media

Polda Sulsel -

CELEBESonline.com, Makassar – Berdasarkan hasil penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di kantor BPKAD Kota Makassar dengan tersangka Drs H Erwin Syafruddin, telah ditemukan dua alat bukti yang cukup dan dengan pertimbangan penyidik berdasarkan syarat objektif dan subyektif sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP sehingga penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka.

Sesuai rilisnya, Direktur Reskrimsus Polda Sulsel menyampaikan bahwa semua barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel merupakan dokumen terkait pengelolaan keuangan TA. 2017 sehingga tidak ada kaitan dan tidak akan menghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemkot Makassar untuk TA. 2018.

Dengan berpedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2017 dengan bukti dokumen yang dilakukan penyitaan oleh penyidik berupa :

– Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 10 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2016.

– Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk SKPD BPKAD  Kota Makassar, ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka  Direktur Reskrimsus Polda Sulsel  menggambarkan bahwa untuk pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar TA. 2018 sebelum dilakukannya penahanan terhadap tersangka Erwin Syafruddin Haija, pada tanggal 26 Januari 2018 sewajarnya dapat berjalan sesuai sistem.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 8 ayat (1) huruf c : “pns diberhentikan sementara, apabila : ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana”. sehingga Pemerintah Kota Makassar harus menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan Walikota Makassar selaku kepala daerah dapat melakukan langkah-langkah untuk melanjutkan sistem yang sudah berjalan seperti menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk jabatan yang diduduki oleh tersangka Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.ak. selaku kepala BPKAD Kota Makassar.

Berdasarkan hasil klarifikasi oleh penyidik kepada beberapa pihak terkait di kantor BPKAD Kota Makassar bahwa pembayaran gaji PNS Pemerintah Kota Makassar tetap berproses dan keterlambatan pembayaran gaji per tanggal 2 Februari 2018 dikarenakan masih menunggu data kelengkapan pengajuan dari masing-masing SKPD.

Pihak penyidik pun akan menindak lanjuti informasi dari Walikota Makassar yang disampaikan melalui media cetak terkait adanya keterlambatan pembayaran gaji PNS Pemkot Makassar dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak  yang terkait.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CELEBESONLINE