Prof Marzuki DEA Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Unhas | CELEBES ONLINE
banner pasang iklan
banner pasang iklan

Prof Marzuki DEA Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Unhas

CELEBESonline.com, Makassar — Belajar dan terus belajar. Semangat itulah yang akhirnya membawa Prof Marsuki DEA menyandang gelar Guru Besar. Beliau resmi dikukuhkan pada di ruang Senat Gedung Rektorat Unhas hari ini, Selasa (21/3/2017).

Prof Marsuki resmi menyandang gelar Guru Besar dalam bidang Ekonomi Moniter dan Perbankan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas setelah dikukuhkan oleh Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu di depan rapat Paripurna Senat Akademi Universitas Hasanuddin.

Pada pengukuhan tersebut, Prof Marsuki membacakan pidotonya Dengan tema “Restrukturasi Kebijakan Moniter dan Keuangan Dalam Transisi Sistem Ekonomi dan Keuangan Indonesia”.

Dalam pidotanya, Prof Marzuki mengatakan bahwa kebijakan moneter yang direncanakan diimplementasikan oleh otoritas moneter dan keuangan
seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip pemikiran ekonomi moneter beraliran “horizontalist” dengan pendekatan paradigma teori moneter credit view.

“Yang prinsipnya menekankan pentingnya peran otoritas moneter bank sentral dalam mengatur dan mengawasi sistem perbankan dengan pendekatan yang bersifat regulatif namun reformatif dan governance, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Tujuannya, kata Alumni SDN 23 Makassar ini, agar dapat memperbaiki status peran bank sentral sebagai lembaga utama yang bertanggungjawab secara nasional terhadap seluruh lembaga-lembaga keuangan yang ada, khususnya perbankan.

“Sehingga dapat membantu mengarahkan sektor perbankan khususnya agar dapat memainkan peran dan fungsi intermediasinya secara optimal dalam menstumulasi rencana rencana pembagunan ekonomi pemerintah sesuai aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia yang strategis dan potensial secara makro,” paparnya.

Menurutnya, selama ini ada kekeliruan Bank Indonesia (BI) dalam memilih pendekatan ekonomi moniter yang dijadikan dasar perencanaan kebijakan moniternya sejak 20 tahun trakhir.

Olehnya itu, kata Prof Marsuki, BI perlu segera menyiapkan rencana beberapa amandemen UU BI yang baru yang sekaligus dapat mensinergikan dengan UU lembaga-lembaga bidang keuangan strategis lainnya utamanya OJK dan LPS. “Termasuk UU keuangan Negara atau pemerintah, sehingga kedepan dapat dirumuskan solusi strategi dari setiap masalah yang dihadapi BI,” pungkasnya.

About The Author

Related posts

CELEBES ONLINE