counter easy hit
160×600 Banner
160×600 Banner

Terjadi Persekongkolan Pembangunan Pelabuhan Selayar, KPPU Sanksi Terlapor

Sidang komisi KPPU tentan tender Pelabuhan Selayar tahun anggaran 2015 -
New Banner Semen

CELEBESonline.com, Makassar – KPPU memutus bersalah para Terlapor kasus persekongkolan tender pembangunan (Pengembangan) fasilitas pelabuhan laut Benteng, Kabupaten Selayar. Keputusan itu ditetapkan dalam sidang perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar, Rabu (13/9/2017).

Proyek itu menggunakan APBN Tahun Anggaran 2015 dan APBN-P Tahun Anggaran 2015 dengan nilai total kedua paket tender sebesar Rp 61,2 miliar.

Sidang Majelis Komisi ini dipimpin Kamser Lumbanradja selaku Ketua Majelis serta Chandra Setiawan dan Sukarmi selaku Anggota Majelis Komisi,

Dalam sidang itu, majelis komisi menjatuhkan sanksi administratif kepada para Terlapor yaitu Pokja Paket Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 selaku Terlapor I dan Pokja Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 selaku Terlapor 2.

Sanksi administratif juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Terlapor 3 dan Kuasa Pengguna Anggaran Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar Tahun 20015 selaku Terlapor IV.

Keempatnya karena terbukti melakukan persekongkolan vertikal dengan cara memfasilitasi peserta tender untuk melakukan persekongkolan diantara peserta tender yang berakibat kepada persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, Majelis Komisi juga memutuskan bersalah dan memberikan sanksi denda kepada PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebesar Rp 1,8 miliar, PT Nokilalaki Sembada sebesar Rp 1 miliar, dan PT Cahya Mentari Cemerlang sebesar Rp 1 miliar.

Ketiga perusahaan ini terbukti bersekongkol secara horizontal untuk menentukan dan mengatur PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai pemenang pada tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Disamping memberikan sanksi denda, Majelis Komisi juga melarang PT Karya Mandiri Jaya Pratama, PT Nokilalaki Sembada, dan PT Cahya Mentari Cemerlang untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Related posts

CELEBESONLINE