Pengamat Kesehatan: RS Tidak Boleh Diskriminasi Terhadap Peserta BPJS | CELEBES ONLINE
banner pasang iklan
banner pasang iklan

Pengamat Kesehatan: RS Tidak Boleh Diskriminasi Terhadap Peserta BPJS

Dr Aminuddin Syam MKes MMedEd -

CELEBESonline.com, Makassar – Ombudsman RI menemukan bahwa banyak Rumah Sakit (RS) swasta yang sering menolak pasien BPJS Kesehatan dengan alasan kamar penuh.

Komisioner Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya, mengatakan jika modus ini tidak hanya dilakukan rumah sakit swasta di Jakarta, tapi hampir di seluruh rumah sakit di Indonesia.

Raymond Jerry Liuw selaku Assisten Deputi (Asdep) SDM, Umum dan Komunikasi Publik Deputi Wilayah 9 Sulselbartra dan Maluku tidak menampik hal itu. Raymond mengatakan bahwa pihaknya sering mendapat banyak keluhan tentang ruangan perawatan yang penuh menjadi.

“Karena itu, kami dari BPJS Kesehatan mewajibkan RS untuk menampilkan display ketersediaan ruangan di RS,” kata Raymond kepada CELEBESonline.com, Sabtu (2/11/2017).

Raymond menambahkan bahwa di Makassar, BPJS telah menjalin kerja sama dengan 40 rumah sakit, baik itu swasta maupun pemerintah, termasuk rumah sakit ibu dan anak (RSIA).

Fenomena ini mendapat tanggapan dari pengamat Kesehatan Makassar, Dr Aminuddin Syam MKes MMedEd.

Aminuddin mengatakan bahwa jika ada rumah sakit yang dengan sengaja menolak pasien dengan alasan kamar kosong, berarti telah melakukan pelanggaran. Karena keberadaan rumah sakit untuk melayani masyarakat yang bermasalah dengan kesehatan, jadi tidak hanya sekedar mengejar profit atau keuntungan.

Dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

“Ada hal yang menarik di Pasal 23 Ayat 4 disebutkan bahwa selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana yang disebut dalam ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Inilah yang menjadi intinya di sini. Kalau misalnya ada pembeda antara pasien BPJS dan pasien umum karena lebih menajanjikan material, maka itu sudah jelas melanggar UU,” papar Aminuddin.

Ia mengatakan bahwa sepak terjang rumah sakit yang melanggar itu, ada dua yang harus bertindak. Pertama adalah yang menjabat regulasinya, dalam hal ini pemerintah melalui Departemen Kesehatan. Kedua adalah Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi). Menurutnya, oranisasi ini harus turun tangan menegur anggotanya yang tidak taat aturan.

“Yang namanya orang sakit kan butuh pertolongan secepatnya. Jadi, tidak boleh ada diskriminasi hanya karena pasien umum misalnya membayar secara cash. Padahal, kan sama saja, nilainya juga sama. Hanya saja, BPJS masih harus menunggu beberapa hari untuk klaimnya karena perlu verifikasi dan regulasi lainnya,” ucap dosen FKM Unhas ini.

Ia pun menyarankan agar setiap sakit tidak melakukan perbedaan pelayanan terhadap pasiennya. Untuk ketersediaan kamar, RS harusnya mengumumkannya setiap saat.

“Misalnya, pagi hari diumumkan masih ada kamar kosong sekian, kamar yang terisis dicoret dan itu dipampang di lobby rumah sakit. Supaya semua orang tahu apakah memang benar terisi atau tidak,” tambahnya.

Untuk perikemanusiaan, kata Aminuddin, diskriminasi tidak boleh lagi terjadi. Manajemen, petugas, perawat, dan dokternya harus bekerja dengan jujur.

“Dokter telah disumpah tidak boleh membeda-bedakan. Begitu ada orang masuk harus ditolong, persoalan pakai BPJS atau umum, itu persoalan belakangan,” katanya.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CELEBES ONLINE