Azwar Hasan: Peningkatan Harta Kekayaan Danny Pomanto Harus Ditelusuri | CELEBES ONLINE
banner pasang iklan
banner pasang iklan

Azwar Hasan: Peningkatan Harta Kekayaan Danny Pomanto Harus Ditelusuri

Azwar Hasan - (Handover)

CELEBESonline.com, Makassar – Harta kekayaan Walikota Makassar, Danny Pomanto kini menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, selama menajabat Walikota Makassar, hartanya meningkat cukup drastis.

Dilansir dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Danny Pomanto pada situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, kpk.go.id, harta Danny Pomanto mencapai Rp 79,732 miliar. Sementara pada tahun 2013 lalu saat maju sebagai calon walikota Makassar, harta Danny hanya mencapai RP 32,5 miliar saja. Artinya, selama memimpin Makassar harta kekayaan Danny meningkat sebesar Rp 47,5 miliar.

Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel, Azwar Hasan menekankan agar Danny Pomanto secara terbuka menjelaskan soal penambahan harta kekayaannya itu, sehingga tidak menimbulkam spekulasi publik.

BACA JUGA :  BBT Dukung Langkah KPU RI Usut Laporan Keuangan KPU Makassar

“Sudah tanggung jawab moril pak Danny untuk menjelaskan itu kepada publik. Sumbernya darimana dan kenapa bisa bertambah. Publik berhak tahu soal kekayaan pejabat negara,” pungkas Azwar melalui sambungan telepon, Minggu (14/1/2018) malam.

Menurut Azwar, Danny selaku pejabat negara harus akuntabel dan transparan soal penambahan harta kekayaannya selama menjabat Walikota Makassar. Azwar juga menekankan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencermati sumber penghasilan Danny Pomanto.

BACA JUGA :  Hingga Oktober 2018, Damkar Catat 165 Kasus Kebakaran di Makassar

“Kalau pak Danny jelaskan, lalu alasannya tidak rasional dan wajar. Maka lembaga berwenang harus menelusuri itu. Karena kalau hanya mengandalkan gaji dan tunjangan jabatan Walikota dengan kondisi peningkatan seperti ini, menurut saya tidak wajar,” imbuh Azwar.

Menurut Azwar, jika hal ini tak segera mengklarifikasinya maka akan berbuntut terhadap spekulasi publik. Apalagi, bulan November 2017 lalu, Transparency Internasional Indonesia (TII) melansir Kota Makassar sebagai kota terkorup kedua di Indonesia. Dimana Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Makassar 53,4 poin dari 12 Kota besar di Indonesia.(*)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CELEBES ONLINE