Ini Kabupaten/Kota di Sulsel yang Sudah Wujudkan UHC | CELEBES ONLINE
banner pasang iklan
banner pasang iklan

Ini Kabupaten/Kota di Sulsel yang Sudah Wujudkan UHC

Nurlia, peserta JKN-KIS dari Makassar curhat di hadapan Presiden Jokowi -

CELEBESonline.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cahyo Kumolo, memberikan apresiasi kepada provinsi serta kabupaten/kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya lebih awal sebelum tahun 2019.

Apresiasi ini diberikan kepada 4 provinsi yaitu Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Papua Barat. Selain itu, terdapat 120 kabupaten/kota juga telah berhasil mewujudkan UHC. Di Sulsel, ada beberapa kabupaten/kota yang telah mencapai UHC yaitu Kota Palopo, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Bantaeng.

Penyerahan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri ini dilakukan setelah acara Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (23/5/2018).

Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mendengarkan curahan hati peserta JKN-KIS, salah satunya adalah perempuan asal Makassar, Nurliah. Dalam curhatannya, Nurlia mengatakan dirinya sempat ingin mengakhiri hidupnya akibat memikirkan biaya pengobatan atas sakitnya.

“Saya didiagnosa sama dokter sakit tumor ganas pada tahun 2016, saat itu bulan Ramadan,” ucap perempuan berusia 38 tahun yang naik ke panggung mengenakan kursi roda.

Nurlia, peserta JKN-KIS dari Makassar curhat di hadapan Presiden Jokowi

Dokter menyarankan untuk menjalani operasi. Meski demikian, ia juga masih harus menjalani terapi. Ia pun mulai memikirkan biayanya yang sedikit, termasuk biaya transportasi dan lainnya.

“Saya mulai stress, sampai sudah ada di pikiran saya mau bunuh diri,” ceritanya.

“Untungnya ada program JKN-KIS. Biaya berobat saya tertolong dengan adanya JKN-KIS,” ucapnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Direktur Utama Fachmi Idris, mengemukakan kegiatan Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk negeri tercinta ini kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan senantiasa menjaga keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS serta mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial.

Di samping itu, upaya ini merupakan wujud sikap gotong royong yang harus kita pupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia.

“Pemimpin terbaik yang saat ini dipilih oleh rakyat, Bapak Gubernur serta Bapak/ibu Bupati dan Walikota, pasti akan memberikan yang terbaik kepada rakyatnya, termasuk dalam memberikan jaminan dan pelayanan kesehatan di daerah masing-masing. Kami harapkan apa yang Bapak/Ibu lakukan, juga dapat ditiru oleh seluruh pimpinan di negeri ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini yaitu kesejahteraan yang berkeadlian melalui salah satunya Program JKN-KIS dapat segera terwujud,” ujar Fachmi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo juga mengingatkan kembali terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada Gubernur dan Walikota.

Dalam Inpres tersebut, para Bupati dan Walikota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM yang berkualitas, memastikan BUMD untuk mendaftarkan dan memberikan data lengkap dan benar serta kepastian pembayaran iuran bagi pengurus dan pekerjanya, serta memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS.

 

Untuk memastikan Bupati dan Walikota melaksanakan amanat Inpres Nomor 8 tahun 2017 tersebut Presiden menginstruksikan para Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan walikota terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan di atas serta menginstruksikan agar Gubernur pun mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program JKN-KIS.

“Ke depan juga diharapkan tidak ada lagi Jamkesda, karena semuanya terintegrasi menjadi satu program nasional, yakni JKN-KIS. Bila pemda ingin memiliki Jamkesda yang dibiayai dari APBD, ada baiknya untuk mengkaver program komplementer (pelengkap) yang belum dijamin dalam program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan JKN-KIS yang tidak dimiliki Jamkesda adalah asas portabilitas,” ucap Fachmi.

“Dengan memiliki JKN-KIS, peserta bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Sedangkan Jamkesda hanya berlaku di daerah yang bersangkutan. Ini harus dipahami, bahwa JKN-KIS ini menguntungkan buat warganya sendiri. Kalau ada bepergian ke luar kota atau ada anaknya pendidikan di kota lain, kartu JKN – KIS ini bisa dipergunakan waktu jatuh sakit,” tambah Fachmi.

 

Peran serta dan sinergi dengan Pemerintah Daerah telah diinisiasi sejak awal pelaksanaan Program JKN-KIS di tahun 2014, melalui integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Program JKN-KIS.

Dari total 514 jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia, sebanyak 494 Kabupaten/Kota memiliki program Jamkesda, dan per 1 Mei 2018 493 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesdanya ke dalam Program JKN-KIS, dengan total peserta sebanyak 25.135.748 jiwa.(*)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CELEBES ONLINE