"Intimidasi" Camat, Ketua Peradi Tuding Danny Halang-halangi Proses Hukum | CELEBES ONLINE
banner pasang iklan
banner pasang iklan

“Intimidasi” Camat, Ketua Peradi Tuding Danny Halang-halangi Proses Hukum

Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Makassar, Syahrir Cakkari. - (handover)

CELEBESonline.com, Makassar – Sejumlah praktisi hukum  angkat bicara terkait tindakan Danny Pomanto yang diduga mencoba menghalang-halangi proses kasus hukum dirinya yang ditangani Polda Sulsel.

Kritikan tersebut diungkapkan Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Makassar, Syahrir Cakkari, Selasa (5/6/2018).

Menurut Syahrir Cakkari, tindakan Danny dengan mengumpulkan belasan camat di Balai Kota Makassar, kemarin untuk meminta mengklarifikasi tentang fee 30 persen yang diduga dinikmati dari setoran para camat terkesan untuk mencari pembenaran atas kasus yang menjeratnya.

Bukan hanya itu, prilaku yang dilakukan Danny terkesan hanya untuk mengintimidasi para camat agar perkara yang membelit Wali Kota Makassar ini bisa bebas dari jeratan hukuman.

“Tindakan Walikota dengan meminta klarifikasi pembenaran dari camat bisa dikategorikan upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum atau Obstruction Of Justice yang saat ini ditangani kepolisian,” tegas Syahrir Cakkari.

Secara logika, lanjut Cakkari, para camat yang dimintai klarifikasi diyakini tidak akan mungkin membeberkan secara benar kasus yang menjerat atasannya.

Apalagi klarifikasi tersebut dilakukan secara terbuka di depan publik Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Cakkari, harusnya Danny tidak perlu mencari pembenaran di hadapan bahawannya agar lolos diri dari jeratan hukum.

“Kalau menganggap tidak bersalah. Maka sebaiknya pemanggilan dirinya sebagai saksi di Polda di penuhi. Tidak perlu mencari pembenaran, karena fee 30 persen tersebut sudah masuk dalam BAP,” terangnya.

Kendati demikian, klarifikasi pembenaran yang diperoleh Danny dari camat diyakini Cakkiri sama sekali tidak akan mempengaruhi proses penyidikan di Polda Sulsel.

Lanjut politisi senior ini, bahwa tindakan Danny Pomanto Sebagai Pimpinan Pemerintahan ini dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi proses hukum atau obstruction of justice sehingga bisa diproses sebagai suatu tindak pidana tersendiri. sebagaimana diatur dlm pasal 21 UU No.31 Thn 1999 ttg tipikor.

“Polda harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap premasalahan tersebut, apalagi tindakan itu dilakukan secara terbuka dihadapan publik dan menjadi viral di media sosial”, tutup Syahrir Cakkari. (RLS)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CELEBES ONLINE