2019, Maros Siapkan Rp72 Miliar Untuk TPP dan Tukin | CELEBES ONLINE
banner pasang iklan
banner pasang iklan

2019, Maros Siapkan Rp72 Miliar Untuk TPP dan Tukin

-

CELEBESonline.com, Maros – Kabupaten Maros bersiap memberlakukan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pada 2019 mendatang. Hal ini diungkapkan Bupati Maros HM Hatta Rahman, Jumat (14/9/2018).

 

Untuk mengakomodir TPP bagi ASN Maros ini, Hatta mengatakan pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp72 Miliar. Anggaran ini diperuntukkan bagi 7 ribu lebih ASN lingkup Pemkab Maros. Untuk menunjang pemberian TPP bagi ASN ini, Pemkab Maros kata Hatta telah menyiapkan sistem absensi yang ketat. Pasalnya, pihaknya tidak ingin TPP ini dinikmati tanpa ada sistem penilaian yang baik.

 

“Jangan sampai kita memberlakukan TPP kemudian kinerja ASN begitu-begitu saja. Padahal, TPP ini diberikan tujuannya agar ASN semakin meningkatkan dispilin, profesionalitas dan kinerjanya,” ujar Hatta.

 

Saat ini, Pemkab Maros telah memberlakukan uji coba sistem absensi sidik jari sebanyak empat kali. Pertama saat apel pagi di Lapangan Pallantikang pukul 07.30, absensi kantor hingga pukul 08.00, absensi sidik jari istirahat shalat dan makan pukul 11.30 sampai 13.00 dan absensi pulang pukul 16.00-17.30 Wita.

 

“Jadi sidik jari itu tidak akan terbaca jika absensi dilakukan diluar jam yang telah ditentukan. Saat ini sanksi bagi yang terlambat kupon makan tidak akan keluar nantinya bukan lagi kupon makan tapi TPP ataupun tunjangan kinerjanya yang akan dikurangi,” bebernya.

 

Seringnya absensi sidik jari dilakukan untuk mengantisipasi ASN setelah absensi pagi justru tidak tinggal di kantor tapi pulang ke rumah.

 

“Nantinya TPP akan kita berlakukan pada bulan Januari sampai Juni, setelah itu akan dievaluasi dan TPP akan berubah menjadi tunjangan kinerja (Tukin) jadi nanti kalau kinerja nol maka tidak dapat tukin, kerja sedikit dapat sedikit, kerjanya banyak akan dapat banyak juga. Kenapa Maros agak telat memberlakukan TPP dan Tukin karena kita ini ingin ada tolak ukur kinerja penilaian sehingga pegawai tersebut diberikan TPP atau tukin. Kalau kinerja tidak jelas tapi diberikan Tukin berarti merugikan daerah,” pungkas Hatta.(rls)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CELEBES ONLINE