Perwali Kendor, Truk 10 Roda Bebas Lalu lalang di Makassar | CELEBES ONLINE
banner pasang iklan
banner pasang iklan

Perwali Kendor, Truk 10 Roda Bebas Lalu lalang di Makassar

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Mario Said . - (ria)

CELEBESonline.com, Makassar – Kendati telah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 94 Tahun 2013, tentang Peraturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang, kenyataannya di lapangan, lalu lalang truk di sejumlah jalan protokol di Kota Makassar, masih kerap ditemukan. Salah satu contohnya terlihat di bawah fly over Jalan A.P Pettarani Makassar, Kamis (25/10/18).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Mario Said mengatakan Perwali nomor 94 tahun 2013 dengan tegas mengatur truk dengan berat 8 ton hanya boleh beroperasi di malam hari.

Untuk mengatasi agar truk yang bertonase 8 ton ini tidak lalu-lalang dalam kota, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal penindakan.

“Saya kira kita tetap berkoordinasi dengan beberapa pihak yang lain termasuk pihak kepolisian. Sebenarnya kita sudah lakukan tapi mungkin belum berjalan dengan maksimal dan sampai saat ini kami akan terus tingkatkan bagaimana pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang bertonase besar,” ucap Mario Said.

Sementara itu, Humas Dinas Perhubungan Kota Makassar, Aziz Sila menegaskan dalam Perwali tersebut, truk 10 roda juga dipetakan ke beberapa regulasi, dimana untuk truk 10 roda tambang galian C itu dilarang melintas pada siang hari, ia juga tak menampik jika memang masih ada saja yang melanggar.

“Truk dalam kota betul masih ada dan truk yang bertonase 8 ton beroperasi mulai Pukul 20.00 Malam hingga Pukul 05.00 Pagi,” ucapnya.

Adapun titik atau jalur, dilarang untuk dilintasi bagi pengendara truk yang bertonase 8 ton yakni, perbatasan Kabupaten Gowa dengan Kota Makassar, Jembatan Fly Over di Jl Urip Sumoharjo, dan Jl Metro Tanjung Bunga.

Mario menambahkan, berdasarkan Perwali yang ditetapkan pada era kepemimpinan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin tersebut, pengecualian juga diberikan untuk kendaraan TNI dan Polri, serta kendaraan dinas pemerintah lainnya.

“Khusus truk dari pelabuhan, ada pengecualian diberikan dengan pertimbangan bahwa truk tersebut, tidak boleh parkir lama di area pelabuhan,” tutupnya.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CELEBES ONLINE